Kelompok Kerja Manajemen Perubahan 

Tugas: 

a. Memantau penerapan nilai-nilai organisasi dan perilaku utama;

b. Memberi masukan dalam pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir;

c. Merumuskan media komunikasi secara regular untuk menyosialisasikan Reformasi Birokrasi; 

d. Memantau penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Arsip Nasional Republik Indonesia; 

e. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai dengan Road Map Arsip Nasional Republik Indonesia 2015-2019; 

f. Menyusun road map RB ANRI 2020-2024;

g. Memberikan laporan kemajuan pelaksanaan program kelompok kerja manajemen perubahan kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia melalui Sekretaris Utama.

Kelompok Kerja Manajemen Perubahan:

Kelompok Kerja Bidang Penguatan Pengawasan

Tugas:

a. Memantau dan menindaklanjuti pembangunan zona integritas di unit kerja untuk memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBS)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); 

b. Memantau tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi; 

c. Memantau pelaksanaan whistle blowing system; 

d. Memantau penanganan benturan kepentingan; 

e. Memantau Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia; 

f. Memantau dan memberi masukan dalam pengelolaan pengaduan masyarakat agar dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat; 

g. Menyusun road map RB ANRI 2020-2024; 

h. Memberikan laporan kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi kelompok kerja bidang penguatan pengawasan secara berkala.

Kelompok Kerja Bidang Penguatan Pengawasan:

Kelompok Kerja Bidang  Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Tugas:

a. Memberi masukan terhadap pembangunan/ pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja; 

b. Memberi masukan terkait keterlibatan pimpinan dalam penyusunan Renstra dan penetapan kinerja, serta pencapaian kinerja secara berkala; 

c. Memberikan masukan terhadap pengelolaan akuntabilitas kinerja; 

d. Menyusun road map RB ANRI 2020-2024; 

e. Memberikan laporan kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi kelompok kerja bidang penguatan akuntabilitas kinerja secara berkala.

Kelompok Kerja Bidang  Penguatan Akuntabilitas Kinerja:

Kelompok Kerja Bidang Penguatan Kelembagaan

Tugas:

a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi restrukturisasi organisasi; 

b. Membahas revitalisasi  peran dan fungsi Arsip Nasional Republik Indonesia; 

c. Melakukan evaluasi organisasi; 

d. Menyusun road map RB ANRI 2020-2024; 

e. Memberikan laporan kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi Kelompok Kerja Bidang Penguatan Kelembagaan secara berkala.

Kelompok Kerja Bidang Penguatan Kelembagaan:

Kelompok Kerja Bidang  Penguatan Tata Laksana

Tugas:

a. Memberi masukan terhadap penyusunan peta bisnis proses di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia; 

b. Mengkoordinasikan penerapan SOP AP; 

c. Mengkoordinasikan perluasan pengembangan dan penerapan e-government di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia; 

d. Memantau implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia; 

e. Menyusun road map RB ANRI 2020-2024; 

f. Memberikan laporan kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi Kelompok Kerja Bidang Penguatan Tata Laksana secara berkala.

Kelompok Kerja Bidang  Penguatan Tata Laksana:

Kelompok Kerja Bidang  Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

Tugas:

a. Memantau perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia; 

b. Memberi masukan dalam perumusan dan menetapkan kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi;

c. Memberi masukan dalam perumusan kebijakan sistem promosi secara terbuka; 

d. Memberi masukan dalam perumusan kebijakan penilaian kinerja pegawai; 

e. Memberi masukan dalam perumusan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja; 

f. Memberi masukan dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi ASN; 

g. Memberi masukan dalam perumusan dan penetapan kebijakan pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN; 

h. Memberi masukan dalam perumusan dan penetapan kebijakan penguatan sistem dan pengendalian kualitas diklat; 

i. Memantau penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi;

j. Memberi masukan dalam perumusan dan penetapan pola karier pegawai; 

k. Memberi masukan dalam mengukur gap competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan;

l. Menyusun road map RB ANRI 2020-2024; 

m. Memberikan laporan kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi Kelompok Kerja Bidang Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur secara berkala.

Kelompok Kerja Bidang  Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur:

Kelompok Kerja Bidang Penguatan Peraturan Perundang-undangan

Tugas:

a. Melakukan evaluasi secara berkala berbagai Peraturan Perundang-undangan yang masih berlaku; 

b. Memberi masukan dalam menyempurnakan berbagai Peraturan Perundangan-undangan yang dipandang tidak relevan, tumpang tindih, dengan Peraturan Perundang-undangan lain; 

c. Melakukan deregulasi untuk memangkas Peraturan Perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan; 

d. Menyusun road map RB ANRI 2020-2024; memberikan laporan kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi Kelompok Kerja  Bidang Penguatan Peraturan Perundang-undangan secara berkala.

Kelompok Kerja Bidang Penguatan Peraturan Perundang-undangan:

Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tugas:

a. Memberi masukan pada pedoman standar pelayanan dalam rangka mempercepat pelayanan; 

b. Merumuskan layanan satu atap; 

c. Memantau pelaksanaan pengelolaan pengaduan terkait layanan; 

d. Membangun dan mengembangkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan; 

e. Menyusun road map RB ANRI 2020-2024 memberikan laporan kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik secara berkala.

Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: