Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Riau telah dan terus berupaya untuk melaksanakan peningkatan kapasitas penyelenggaraan kearsipan. Mengingat manfaat yang dapat dirasakan, antara lain adalah terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintah yang akan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Gubernur Riau yang diwakili oleh Asisten Gubernur Bidang Administrasi Umum, Hardy SE,Ak memberikan apresiasi terhadap acara sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan di lingkungan Provinsi Riau. ” karena pentingnya kearsipan dan fungsi strategis dalam pemerintahan dan pembangunan di daerah” terang Hardy.
Sosialisasi peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan di lingkungan Provinsi Riau yang di helat oleh Biro Hukum dan Kepegawaian Arsip Nasional RI (ANRI) ini diikuti 100 orang peserta dari SKPD kabupaten kota di lingkungan pemerintah Provinsi Riau.
Sosialisasi dilaksanakan dalam dua sesi ini menghadirkan tiga narasumber yaitu, Deputi Bidang Konservasi Arsip ANRI, Drs. Mustari Irawan, MPA menyampaikan materi tentang “Kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan Nasional” dan Kepala Pusat Jasa Kearsipan, Binner Sitompul, SH “Sosialisasi PP No.28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan” pada sesi pertama, serta Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian ANRI, Zita Asih Suprastiwi, SH. Yang menyampaikan materi “ Implementasi PERKA sebagai Pelaksana PP No.28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pada sesi kedua. Melalui sosialisasi ini nantinya diharapkan dapat terciptanya pemahaman dan persepsi yang sama terhadap Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan kearsipan. (NDO)