Predikat B untuk ANRI dalam Penilaian Evaluasi AKIP 2013
Prediket B, itulah hasil yang di peroleh Arsip Nasional RI yang pada kesempatan ini di terima langsung oleh Plt. Kepala ANRI Dra. Gina Masudah Husni, M.Hum dalam pemberian Penghargaan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat dan Daerah Tahun 2013 di Istana Wakil Presiden,
Para Menteri yang hadir dalam acara itu antara lain Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Tjitjip Sutardjo, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufrie.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI yang disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri RI. Penyerahan diberikan setelah Wakil Presiden RI Boediono memberikan sambutan bahwa LAKIP merupakan instrumen penting dalam upaya mewujudkan percepatan reformasi birokrasi baik di tingkat pusat maupun daerah. "Kita melihat, akuntabilitas kinerja pemerintah baik di pusat dan daerah semakin membaik, hal ini menunjukkan adanya upaya-upaya dari instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja mereka. Kuncinya adalah komitmen dari pimpinan untuk terus menggaris bawahi kepada stafnya bahwa LAKIP ini penting," ujar Boediono.
Boediono mengungkapkan bahwa kunci dari peningkatan perekonomian pembangunan dari suatu negara adalah kualitas dari institusi, terutama institusi pemerintahan yang dalam hal ini adalah birokrasi. Birokrasi ibarat mesin yang akan menyelesaikan tugasnya guna mendapatkan hasil yang maksimal. "Sangat penting untuk fokus pada perbaikan kualitas institusi yakni pada domain pemerintahan. Melalui LHE AKIP dapat kita ketahui akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah. Dan ini merupakan evaluasi tahunan untuk mengetahui capaian hasil kinerja pembangunan, yang sekarang dilihat dari outcome kepada pemangku kepentingan,” jelasnya.
Sebelumnya MenPAN dan RB RI dalam sambutannya mengatakan bahwa penguatan akuntabilitas kinerja di berbagai instansi pemerintah berjalan pada arah yang benar secara berkelanjutan dikerenakan adanya komitmen pimpinan untuk penguatan dan peningkatan akuntabilitas organisasi.(Fir)