08.00 WIB - 15.00 WIB
Jl. Ampera Raya No. 7 Jakarta
Logo ANRI

FGD tentang Naskah Arsip Dikecualikan Kembali Digelar

FGD tentang Naskah Arsip Dikecualikan Kembali Digelar

17

Dec 13

FGD tentang Naskah Arsip Dikecualikan Kembali Digelar

Para peserta FGD menyimak diskusi yang dipandu sejarawan Prof. Dr. Susanto Zuhdi di Ruang Serba Guna Soemarini, ANRI (17/12)

 

Jakarta, 17 Desember 2013. Focus Group Discussion (FGD) tentang Naskah Arsip yang Dikecualikan untuk ketiga kalinya kembali digelar oleh Direktorat Pemanfaatan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada 17 Desember 2013 di Ruang Serba Guna Soemartini, lantai 2, ANRI. FGD yang diikuti oleh empat puluh orang peserta yang berasal dari internal dan eksternal ANRI ini dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Konservasi Arsip, Drs. Mustari Irawan, MPA.

Dalam sambutannya, Mustari menyampaikan bahwa sebenarnya banyak informasi yang disimpan di ANRI dan dapat digunakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. “Jika merujuk pada pasal 65 ayat 1(1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa pada dasarnya arsip statis terbuka secara umum. Namun, kita juga perlu melihat pada pasal 66 ayat (2) yang menyatakan tentang ketertutupan arsip statis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Berkaitan dengan arsip yang dikecualikan, khususnya berkaitan dengan penyebarluasan ajaran komunis, memang harus dilaksanakan uji konsekuensi dan uji kepentingan publik terdahulu, “jelasnya. Beliau juga mengharapkan dengan dilaksanakannya FGD yang ketiga kalinya ini, dapat menghasilkan rekomendasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan bagi ANRI berkaitan dengan akses arsip yang dikecualikan.

FGD yang dipandu oleh sejarawan Prof. Dr. Susanto Zuhdi ini menghadirkan narasumber yakni, Kepala ANRI periode 2004-2009, Drs. Djoko Utomo, MA., peneliti utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Prof. Dr. Asvi Warman Adam, dan hadir pula perwakilan Pengurus  Besar Nahdiatul Ulama, Abdul Mun’im. Hasil FGD ini nantinya akan dituangkan pada sebuah proposal akademik yang dapat dijadikan dasar bagi ANRI dalam penentuan akses arsip yang dikecualikan.(TK)


Bagikan

Views: 2215