Jakarta - 01/07/21, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) meraih dua penghargaan masing masing pada Peringkat Kedua Kategori Implementasi Penilaian Kinerja dan Kategori Komitmen Pengawasan dan Pengendalian dalam ajang Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award 2021. Keberhasilan ANRI dalam predikat tersebut dipilih berdasarkan Pengelolaan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pengembangan Sistem Manajemen ASN yang diberikan kepada Lembaga Pemerintah Non Kementrian dalam mengelola Manajemen ASN serta dinilai melalui proses seleksi yang ketat.
Dengan diraihnya dua penghargaan tersebut, ANRI terus berkomitmen untuk meningkatkan Pengelolaan Manajemen ASN dan Pengembangan Sistem Manajemen ASN meliputi Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN, Pengadaan ASN, Pengangkatan ASN, Pangkat, Jabatan, Pola Karier, Pengembangan Karier ASN, Mutasi, Penilaian Kinerja, Penggajian, Tunjangan dan Fasilitas, Penghargaan, Disiplin, Cuti, Kode Etik, Pemberhentian, Jaminan Pensiun dan Hari Tua, Pensiun dan Perlindungan.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh pegawai di lingkungan ANRI untuk terus meningkatkan pelayanan dan kinerja serta terus berinovasi agar kinerja dan pelayanan yang diberikan semakin optimal," ujar Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum ANRI, Rini Agustiani.
Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan dalam acara penganugerahan yang diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Cloud Meetings pada Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2021 dengan tema “Transformasi Manajemen ASN Menuju Birokrasi yang Dinamis”. Award yang diterima instansi ini melengkapi hujan prestasi yang telah diraih ANRI.
Adapun Rakornas Kepegawaian Tahun 2021 diselenggarakan di Denpasar, Bali, dibuka Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin dan dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, Kepala BKN Bima Haria Wibisana dan Gubernur Bali I Wayan Koster.
Pada kesempatan tersebut Wapres menyampaikan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya penyederhanaan secara teknis melainkan harus bisa mengubah kerangka berpikir ASN untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. “Harus menyentuh akar permasalahan dan perubahan paradigma yang memberikan kemungkinan ditemukannya berbagai terobosan, inovasi atau pemikiran baru,” kata Wapres Ma’ruf dalam pidato kunci pada Rakornas Kepegawaian Tahun 2021 yang disamlaikan secara daring.
Selain itu, ASN di seluruh instansi pemerintahan juga diharapkan memiliki pola pikir baru dan menerapkan budaya kerja yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat memberikan terobosan dan inovasi bagi kemajuan bangsa. Penyederhanaan birokrasi itu dilaksanakan tidak hanya sekadar sebagai pemenuhan pada aspek teknis dokumentasinya.
Indikator perubahan kerangka berpikir dan budaya kerja para ASN tersebut, lanjut Wapres, dinilai dari peningkatan kesadaran para abdi negara terhadap eksistensi dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik dan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kesadaran ini juga harus terus ditingkatkan dan diimbangi dengan penerapan prinsip sistem merit yang menyeluruh,” ujar Wapres.
( OKH )
Penulis : OKH
Editor : Tk