Jakarta (09/02/2012) - Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando dan Ketua Presidium Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) yang juga menjabat sebagai Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Pengembangan Arsip, Bahan Perpustakaan, dan Naskah Kuno Kota Berdaya Kota Berbudaya. Acara penandatanganan dilaksanakan di tengah-tengah acara seminar kearsipan online "Nusantara, Nagarakretagama dan Kearsipan Indonesia".
Kesepahaman Bersama yang ditandatangani tersebut bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara pihak terkait dalam mengembangkan arsip, bahan perpustakaan, dan naskah kuno bagi kota berdaya kota berbudaya.
Adapun ruang lingkup Kesepahaman Bersama meliputi: pertama, penyelamatan dan pelestarian arsip, bahan perpustakaan, dan naskah kuno. Kedua, penyediaan arsip, bahan perpustakaan, dan naskah kuno dalam rangka riset dan pengembangan Kota Pusaka Indonesia. Ketiga, diseminasi informasi, keempat, pengelolaan dan integrasi informasi tentang memori kolektif bangsa, ingatan kolektif nasional, dan daya budaya (power of culture).
Imam Gunarto menyampaikan bahwa ANRI siap membantu JKPI dalam mengembangkan Kota Pusaka. "Pengembangan Kota Pusaka tidak bisa lepas dari akar arsip dan Pustaka sebagai Memori Kolektif Bangsa. Saya kira melalui JKPI, Bapak Bima sangat bisa mengembangkan Ibu Kota Nusantara sebagai Kota Pusaka yang telah memiliki akar memori bangsa yang sangat kuat," ungkapnya.
Sementara itu, Syarif Bando menyambut baik kegiatan penandatanganan kesepahaman bersama. Hal ini merupakan momentum yang tepat untuk menjalin kerja sama dengan ANRI dan JKPI demi menciptakan sejarah baru.
“Ini adalah momentum untuk kita menciptakan program dan kegiatan baru guna kembali mengangkat nama besar bangsa Indonesia,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Syarif Bando menjelaskan sejarah memiliki makna sangat penting sebagai cikal bakal lahirnya ilmu pengetahuan baru. Syarif Bando mengajak ANRI dan JKPI untuk menjalankan program yang berkaitan dengan RPJMN 2020—2024 dalam peningkatan kualitas SDM, pemulihan ekonomi, dan pembangunan pariwisata.
Sementara itu, Bima Arya menuturkan penandatanganan kesepahaman bersama merupakan penegasan tugas JKPI yang tidak hanya menjaga peninggalan sejarah secara fisik. JKPI juga harus memahami nilai yang terkandung dalam setiap peninggalan sejarah dengan menguatkan pendokumentasian warisan negara tersebut.
“Sejarah bukan hanya untuk turis, peninggalan pusaka bukan hanya soal destinasi, tapi ini adalah nilai yg dilestarikan dari masa ke masa. Jadi ini adalah tentang nilai, tradisi, prinsip, dan filosofi, bukan hanya sekadar fisik,” tuturnya.
JKPI merupakan organisasi para wali kota dan bupati yang memiliki komitmen kuat dalam membangun wilayahnya sebagai Kota Pusaka, Kota Budaya, Kota Wisata, Kota Cerdas, dan lain sebagainya. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi yang optimal dengan bidang kearsipan dan perpustakaan.
( is )
Penulis : is
Editor : tk