Jabodetabek - 20/07/20, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang diwakili oleh Plt. Kepala ANRI, M. Taufik, Sekretaris Utama ANRI, Imam Gunarto, dan Inspektur Syaifuddin mengikuti acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) secara virtual menggunakan aplikasi zoom.
Pada kesempatan ini, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2019 kepada Presiden RI Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta.
Agung Firman Sampurna dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan mengonsolidasi hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2019, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019.
Lebih lanjut Agung juga mengatakan, meskipun terdapat 3 LKKL Tahun 2019 yang belum memperoleh opini WTP, temuannya maupun total anggarannya tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2019 secara keseluruhan. Agung Firman menguraikan, BPK memberikan opini WTP terhadap 84 LKKL dan 1 LKBUN, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap 2 LKKL, dan Tidak Menyatakan Pendapat terhadap 1 LKKL.
“LKPP Tahun 2019, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan," ungkapnya.
Selain itu, Agung Firman juga kembali menekankan bahwa opini WTP di satu tahun bukan merupakan jaminan untuk mendapatkan opini yang sama pada tahun berikutnya. Apalagi dengan kompleksitas masalah yang dihadapi selama tahun 2020, baik perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pertanggungjawabannya akan jauh lebih sulit dibandingkan dengan tahun 2019.
Oleh karenanya, kepada Pemerintah, Ketua BPK mengharapkan agar peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di masing-masing kementerian dan lembaga diintensifkan sesuai dengan kedudukannya masing-masing. APIP di tingkat kementerian/lembaga menangani akuntabilitas tata kelola dientitasnya masing-masing, dan sebagai koordinator untuk melakukan pendampingan, bimbingan teknis dan assurance adalah APIP-nya Presiden, yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa setiap rupiah uang rakyat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dapat dipertanggungjawabkan pengelolaannya.
"Komitmen kita, anggota BPK dan pemerintah adalah sama. Pertama, setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus digunakan secara bertanggung jawab," tutur Presiden Jokowi.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Jokowi menambahkan bahwa pengelolaan anggaran harus dikelola secara transparan. "(Anggaran) harus dikelola secara transparan, dikelola sebaik-baiknya, serta sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," tegas Presiden Jokowi.
Adapun Pimpinan BPK yang hadir pada penyerahan LHP LKPP tersebut yaitu Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto, Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Pius Lustrilanang, Anggota III BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Achsanul Qosasi, Anggota IV BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Isma Yatun, Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar, dan Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Daniel Lumban Tobing.
( MD/IS )
Penulis : MD/IS
Editor : Tk