Mekanisme Pengajuan Keberatan

Berdasarkan Pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan :

Pasal 35

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
f. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.
(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.


Pasal 36

(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).


Tata Cara Pengajuan Keberatan:

1. Mengajukan keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada Atasan PPID.
2. Mengisi formulir Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi.
3. Menerima salinan formulir sebagai tanda terima pengajuan.
4. Menerima tanggapan pengajuan dan keputusan tertulis dari atasan PPID. Jika tanggapan pengajuan dan keputusan tertulis tidak memuaskan, dapat mengajukan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi.


Alur Pengajuan Keberatan:

Alur Pengajuan


Unduh Formulir Pengajuan Keberatan (Unduh pdf)

Unduh Formulir Pengajuan Keberatan (Unduh doc)

Pengajuan Keberatan Online (di sini)

RECENT POSTS

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BADUNG RAIH AKREDITASI " A" PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Jakarta (15/10) - Berdasarkan hasil penilaian verifikasi lapangan dan pengujian yang dilakukan oleh Tim Asesor Akreditasi Kearsipan Pusat Akreditasi Kearsipan ANRI, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung memperoleh akreditasi kearsipan lembaga kearsipan daerah dengan Kualifikasi A (Sangat Baik).

Hasil akreditasi tersebut dikeluarkan pada sidang pleno Majelis Pertimbangab Akreditasi Kearsipan yang dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan,…

WUJUDKAN TATA KELOLA ARSIP PERGURUAN TINGGI LEBIH BAIK, KEMENRISTEKDIKTI CANANGKAN GNSTA

Jakarta (14/10) - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) canangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA). Acara pencanangan GNSTA dilaksanakan di Kantor Kemenristekdikti, Senayan, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019. Acara pencanangan dihadiri oleh para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Ristekdikti. Hal ini menggambarkan keseriusan instansi dalam mengelola kearsipan sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang–Undang Nomor 43…

KOMITMEN TERHADAP PENGELOLAAN ARSIP, KEJAKSAAN AGUNG RI CANANGKAN GNSTA

Jakarta (14/10) - Kejaksaan Agung RI canangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA). Acara pencanangan GNSTA dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019. Acara pencanangan dihadiri oleh para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kejaksaan Agung RI. Hal ini menggambarkan keseriusan instansi dalam mengelola kearsipan sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang–Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. “Seperti kita ketahui bahwa GNSTA…

KADO DUA DASAWARSA UNTUK SIAK KOTA ISTANA

Menyambut usia yang Ke-20 Tahun Kabupaten Siak, Plt. Kepala Arsip Nasional RI (ANRI), Dr. M. Taufik, M.Si menyerahkan buku Citra Daerah berjudul “Citra Kabupaten Siak Dalam Arsip” kepada Gubernur Riau, Drs. H. Syamsuar, M.Si, Bupati Siak, Drs. H. Alfredri, M.Si, dan Ketua DPRD Kabupaten Siak, H. Azmi, S.E. dalam rangkaian kegiatan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sempena Hari Jadi Kabupaten Siak Ke-20 di Ruang Sidang DPRD, Siak (12/10).

Serah terima…