ANRI DAN KLHK SELEGGARAKAN SOSIALISASI PENGAWASAN KEARSIPAN

07 Agustus 2019

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selenggarakan Acara Sosialisasi Pengawasan Kearsipan yang diselenggarakan di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (7/8/2019). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pengawasan kearsipan dan mensosialisasikan Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan.

Kepala Biro Umum KLHK, Samidi dalam sambutan menambahkan bahwa Sosialisasi Pengawasan Kearsipan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-74 yang bertema SDM Unggul Indonesia Maju. Sosialisasi ini perlu dimaknai sebagai momentum untuk meningkatkan motivasi, memupuk rasa kecintaan terhadap tanah air, bangsa, dan negara serta menjaga nilai kesejarahan. Kedepannya spirit peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-74 diharapkan juga akan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) kearsipan menjadi unggul, menuju Indonesia Maju.

Samidi menyampaikan bahwa pengelolaan arsip yang baik merupakan upaya lembaga dalam meningkatkan pelayanan informasi. “Karena pengelolaan arsip yang baik merupakan wujud pelayanan informasi kepada publik, menjaga akuntabilitas dan juga meningkatkan profesionalisme aparatur,” ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Biro Umum KLHK, Samidi pada Acara Sosialisasi Pengawasan Kearsipan yang diselenggarakan di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Sementara itu Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan, Rudi Anton sangat mengapresiasi dukungan dan fasilitasi oleh KLHK atas terselenggaranya Sosialisasi Pengawasan Kearsipan di Gedung Manggala Wanabakti. “Luar biasa ini, yang disiapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.” terang Rudi Anton dan langsung disambut oleh para peserta yang hadir. “Semuanya sudah disiapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan”, tambahnya.

Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh peserta kurang lebih 350 orang yang berasal dari perwakilan instansi Kementerian/Lembaga, Lembaga Tinggi Negara, BUMN, Perguruan Tinggi Negeri, dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.(is)