Akreditasi Penyelenggara Jasa Kearsipan

Akreditasi Kearsipan adalah kegiatan penilaian mutu dan kelayakan terhadap lembaga kearsipan, unit kearsipan, lembaga penyelenggara jasa kearsipan serta lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan kearsipan.

Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan/atau berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyelenggarakan jasa kearsipan.

Dalam pelaksanaan Akreditasi Kearsipan, Peserta Akreditasi Kearsipan harus memenuhi antara lain:

1.       Syarat administratif meliputi:

a. berbadan hukum bagi Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan dan LP3K swasta;

b. telah masuk pada database pengawasan penyelenggaraan kearsipan.

2.       Bagi Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan memiliki Pedoman Penyelenggaraan Jasa Kearsipan dan telah melakukan minimal 3 (tiga) kali kegiatan penyelenggaraan jasa kearsipan sesuai dengan bidang yang akan diakreditasi

3.       Bagi LP3K, antara lain memiliki Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan; dan  telah melakukan minimal 3 (tiga) kali kegiatan pendidikan dan pelatihan kearsipan sesuai dengan bidang yang akan diakreditasi.

 

 

RECENT POSTS

Penyerahan Citra Daerah Kaltara

Penyerahan Citra Daerah (Citda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) diserahkan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Dr. Mustari Irawan, MPA kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Ir. H. Irianto Lambrie,MM bertepatan dengan HUT ke-4 Kalimantan Utara, Tanjung Selor 22 April 2017 dalam acara Malam Resepsi HUT ke - 4 Kalimantan Utara.

Citra Daerah yg merupakan kado kecil dari ANRI berisi kumpulan memori kolektif Provinsi Kalimantan Utara. Dalam sambutannya Irianto…